SERANG, AMC.id — Program Indonesia Pintar (PIP), yang merupakan program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kembali menjadi sorotan. Program yang bertujuan membantu biaya pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu ini diduga disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan siswa sebagai “joki” dalam pencairan dana.
Hasil investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemerhati Keuangan Negara mengungkap bahwa beberapa siswa di salah satu SMK di Kota Serang Banten dijadikan joki untuk mengambil dana PIP di bank. Setiap siswa yang menjadi joki diduga menerima imbalan sebesar Rp100 ribu.
Samsul, perwakilan tim investigasi lembaga tersebut, menyatakan bahwa pihaknya telah mengonfirmasi langsung kepada salah satu SMK di Kota Serang. “Pihak sekolah mengakui adanya dugaan siswa mereka dijadikan joki oleh oknum tertentu untuk pencairan dana PIP pada September 2024,” ungkapnya. Bahkan, menurutnya, terdapat upaya mengajak siswa lain untuk melakukan hal serupa.
Lebih lanjut, pihak sekolah telah berencana memanggil siswa yang terlibat beserta orang tuanya guna dimintai keterangan lebih lanjut. Samsul juga mengimbau seluruh satuan pendidikan tingkat SMK dan SMA agar segera melaporkan jika ditemukan kasus serupa sejak 2021 hingga 2024.

“Kami juga telah melakukan konfirmasi ke salah satu SMA negeri di Kota Serang, dan kepala sekolahnya membenarkan bahwa siswanya dijadikan joki oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa praktik ini berpotensi merugikan keuangan negara dan perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Samsul juga mengungkapkan bahwa salah satu oknum pelaku yang diduga terlibat sebelumnya pernah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) dan diwajibkan mengembalikan dana sebesar sekitar Rp80 juta akibat penyalahgunaan program PIP.
Dengan adanya temuan ini, diharapkan satuan pendidikan di Banten lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan program bantuan pendidikan. Pihak sekolah diminta segera melaporkan kasus serupa untuk mencegah praktik yang dapat merugikan siswa dan negara.
Red